Nazhir Meraba Pasar Modal Syariah

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Surabaya – Saat ini pengelolaan wakaf mulai banyak menjadi perhatian. Kemampuan dan kecakapan nazhir dituntut untuk terus berkembang, inovatif, dan semakin profesional. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) menginisiasi kegiatan Sosialisasi Pengembangan Aset Wakaf Melalui Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan di Vasa Hotel Surabaya, Jl. Mayjen HR. Muhammad No.31, Surabaya pada hari Kamis (30/11/2023). Yayasan Persyada Al Haromain sebagai nazhir yang telah terdaftar di BWI turut diundang dan hadir dalam kegaitan tersebut. Pengelolaan aset wakaf melalui konsep Pasar Modal Syariah diperkenalkan sebagai solusi bagi nazhir untuk semakin inovatif mengelola aset wakafnya. Imam Teguh dalam sambutannya mewakili BWI menyampaikan bahwa aset tanah wakaf yang telah tercatat mencapai 50.000 hektar dan wakaf uang sebanyak dua triliun. Sayangnya, sebagian besar aset tersebut belum terkelola dengan optimal. Perlu adanya sinergi antara setiap nazhir dengan nazhir lainnya ataupun antara nazhir dengan lembaga keuangan agar dapat terjalin kerja sama pengelolaan aset. Selain pengelolaan, sumber aset wakaf juga akan dikembangkan. Nantinya, hadiah pernikahan pun bisa berupa wakaf. Begitu juga dengan dana abadi haji. Sementara itu, OJK bertanggungjawab merumuskan aturan-aturan pengelolaan wakaf melalui Pasar Modal Syariah ini. Terlebih, pemerintah saat ini sedang gencar mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Fadilah Kartika yang mewakili OJK mengungkapkan akan diterbitkannya aturan sukuk wakaf. Mereka juga akan mengatur agar lembaga keuangan bank dapat memberikan bantuan modal pengembangan aset wakaf dengan jaminan manfaat wakaf. Hal utama yang perlu diperhatikan tentu aturan syariat yang dalam hal ini menjadi domain dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Rumusan batas-batas syariat perlu disusun untuk menjaga tujuan-tujuan syariat (maqasid syariat) dan tidak melanggar larangan Allah seperti gharar (ketidakjelasan) dan riba.

 

Pewarta: TI Haryadi

Artikel Terbaru

eNHa TV

Masukkan kata pencarian disini